Kalurahan Kemadang

Informasi publik yang dikecualikan adalah informasi publik Kalurahan yang dikecualikan dengan keputusan PPID Kalurahan sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel;

1. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
2. bahwa pengelolaan informasi publik Kalurahan harus dilakukan sebagai wujud dari prinsip tranparansi, partisipasi dan akuntabilitas;
3. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan Kemadang ;
4. Bahwa perlunya pedoman untuk dijadikan acuan Pemerintah Kalurahan dalam memberikan layanan informasi pubik;